info pns BKN

Anjab dan ABK Starting Point Penataan PNS Kamis, 12 April 2012 09:44 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN & RB), Azwar Abubakar mengungkapkan bahwa workshop analisis jabatan (Anjab) bagi sekitar 4.000 tenaga analis kepegawaian ditargetkan rampung pada April 2012. “Para tenaga analis jabatan tersebut diharapkan mampu melaksanakan tugas dalam bidang evaluasi jabatan untuk menghasilkan pemeringkatan jabatan (grading) sebagai tahapan untuk memberikan tunjangan secara ad... [selengkapnya]   Aplikasi Tenaga Honorer Kategori II Selasa, 10 April 2012 10:13 Aplikasi perekaman data Tenaga Honorer Kategori II tahun 2010 sudah bisa didapatkan bagi instansi daerah di kantor Regional BKN sedangkan untuk instansi pusat di BKN Pusat Gedung II lantai 12. Ruang Pranata.   Dalam Mengelola Informasi, PPID Harus Cermat Senin, 02 April 2012 13:48 Jakarta-Humas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di instansi pemerintah harus cermat dan tepat dalam mengelola berbagai informasi yang ada seputar unit kerjanya.  Hal ini dikarenakan pemberian informasi kepada masyarakat turut mempengaruhi reputasi instansi pemerintah. Sebagai instansi yang melakukan Manajemen PNS, Badan Kepegawaian Negara (BKN) pun harus dapat mengelola informasi kepegawaian dengan efektif dan ef... [selengkapnya]   FHI Pertanyakan Tindaklanjut S.E No.03 Menpan Selasa, 27 Maret 2012 15:24 Jakarta-Humas, Beberapa tenaga honorer dari  Kabupaten Empat Lawang ,daerah pemekaran dari Kab Lahat Sumatera Selatan,  yang diampingi oleh anggota DPRD, dan honorer dari  Kab Kuningan Jawa Barat  yang tergabung dalam Forum Honorer Indonesia melakukan audiensi ke BKN untuk menanyakan tindak lanjut terkait terbitnya Surat Edaran Menpan dan RB Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012.  Audiensi diterima oleh Kepala Subbagian Publik... [selengkapnya]   BNI Griya Beri Discount 1 % Selasa, 27 Maret 2012 15:06 Jakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengadakan Sosialisasi Produk BNI, Kamis (22/3) di ruang Aula Gd. I Lt. 5 Kantor BKN Pusat Jakarta. Sosialisasi tersebut di selenggarakan oleh Biro Kepegawaian bekerjasama dengan BNI dan dihadiri sejumlah pimpinan BKN antara lain Kepala Biro Kepegawaian Anie Ratna Santoso, Kepala Biro Humas dan Protokol Aris Windiyanto, Kepala Biro Keuangan Endah Irianto dan Inspektur Gede Putra Su... [selengkapnya]

Artikel-artikel sebelumnya... ABK Merupakan Kebutuhan Instansi Pemerintah Indonesia Butuh 10.000 Tenaga Analis Kepegawaian BKN Membutuhkan Arsiparis Handal Surat Edaran Nomor: 03 Tahun 2012 Tentang Data Tenaga Honorer Kategori I Dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II

PERATURAN TERBARU

PERATURAN BERSAMA MORATORIUM CPNS

PERATURAN BERSAMA MENPAN & RB, MENDAGRI dan MENKEU Tentang Penundaan Sementara Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil

[selengkapnya]

 

PERKA BKN Nomor 21 Tahun 2010

PERKA BKN Nomor 21 Tahun 2010 Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

[selengkapnya]

 

PERKA BKN Nomor 20 Tahun 2010

PERKA BKN Nomor 20 Tahun 2010 Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer

[selengkapnya]

 

BULETIN TERBARU

Buletin Edisi XVII Agustus 2011

Yang Terbaik Dalam Pengelolaan Kepegawaian Dianugerahi BKN Award

[selengkapnya]

Buletin Edisi XVI Mei 2011

BKN Pemegang Peran Kunci Reformasi Kepegawaian

[selengkapnya]

APLIKASI KEPEGAWAIAN

• Kumpulan Buku Petunjuk Aplikasi SAPK dan HRMA
• Kumpulan Buku Saku Penggunaan SAPK
• HELP DESK SAPK
• Panduan Setting Koneksi SAPK

PENSIUN

• Daftar PNS yang telah ditetapkan SK Pensiun dan telah ditetapkan PERTEK pensiunnya oleh BKN

Honorer

• SE NO.03 MENPAN TAHUN 2012
• Daftar Tenaga Honorer Kategori I
• Formulir Tenaga Honorer Kategori II

PNS NON PUPNS

• Daftar PNS yang belum PUPNS

LELANG

• Pelelangan Umum untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Secara Elektronik pada Kanreg VIII BKN Banjarmasin
• Pengumuman Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Penataan Jalan Lingkungan Kanreg IV BKN Makasar
• Pemenang Pelelangan Pemilihan Langsung Pekerjaan Pemasangan Granite Pada Tiang Depan Gedung Kantor di Kantor Regional VI BKN Medan
• Prakualifikasi Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawas Pekerjaan Dinding Alumunium Metal Cladding Gedung III BKN
• Pengumuman Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Kanreg I BKN Yogyakarta T.A 2012
• Rencana Umum Pengadaan Tahun 2012 Kanreg I BKN Yogyakarta
• Pelelangan Pasca-kualifikasi Pengadaan Sampul Takah Biru dan Plastik Takah

UNIT KERJA BKN

• Kepala
• Wakil Kepala
• Sekretariat Utama
• Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian
• Deputi Bidang Bina Kinerja dan Peraturan Perundang-undangan
• Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun
• Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
• Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian
• Pusat-pusat dan Inspektorat
• Sekretariat BAPEK
• KORPRI

Kantor Regional

• Regional I - Yogyakarta
• Regional II - Surabaya
• Regional III - Bandung
• Regional IV - Makasar
• Regional V - Jakarta
• Regional VI - Medan
• Regional VII - Palembang
• Regional VIII - Banjarmasin
• Regional IX - Papua
• Regional X - Denpasar
• Regional XI - Manado
• Regional XII - Pekanbaru

PENGADAAN CPNS 2010

• Pengadaan CPNS Pelamar 

Nomor Induk Pegawai

Senin, 22 Maret 2010 13:43

Pemberian Nomor Induk Pegawai (NIP) Nomor induk pegawai (NIP) diberikan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil termasuk calon Pegawai Negeri Sipil. Fungsi NIP adalah sebagai berikut: Sebagai nomor identitas Pegawai Negeri Sipil. Sebagai nomor pensiun Sebagai nomor asuransi social Pegawai Negeri Sipil (atau nama lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai dasar penyusunan dan pemeliharaan tata usaha kepegawaian yang teratur NIP hanya berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil, atau dengan perkataan lain, NIP dengan sendirinya tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan sudah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kecuali untuk kepentingan pension dan ansuransi social Pegawai Negeri Sipil. Apabila yang bersangkutan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka NIPnya tidak dapat digunakan untuk Pegawai Negeri Sipil lain. Pegawai Negeri Sipil yang pindah antar instansi Pemerintah atau ditugaskan kepada instansi lain tetap menggunakan NIP yang telah ditetapkan baginya. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, apabila kemudian diangkat kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil, tetap menggunakan NIP yang telah ditetapkan baginya. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun, apabila kemudian diangkat kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil, tetap menggunakan NIP yang telah ditetapkan baginya Penetapan NIP NIP ditetapkan secara terpusat oleh Kantor Badan Kepegawaian Negara, Baik bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pegawai Negeri Sipil yang telah mengisi Kardaf, ditetapkan NIP nya berdasarkan data kepegawaian yang terdapat dalam Kardaf. Penggunaan NIP Dalam Surat-surat mutasi kepegawaian harus dicantumkan NIP, seperti dalam surat-surat keputusan pengangkatan calon/Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, pengangkatan dalam atau pemberhentian dari jabatan, pemindahan, pemberhentian, pesiun, dan mutasi kepegawaian lainnya. Arsip kepegawaian disusun secara sistematis menurut urutan NIP. Dengan pencantuman NIP dalam segala surat-surat mutasi kepegawaian dan pelaksanaan penyusunan arsip kepegawaian menurut urutan NIP, maka akan memudahkan pemeliharaan arsip kepegawaian dan mudah ditemukan apabila diperlukan. Formasi PNS Selasa, 23 Maret 2010 10:31 formasi Pegawai Negeri Sipil adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Formasi ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan. Tujuan penetapan formasi adalah agar satuan-satuan organisasi Negara mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai beban kerja dan tanggung jawab masing-masing satuan organisasi. Formasi ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan macam-macam pekerjaan, rutinitas pekerjaan, keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan hal-hal lain yang mempengaruhi jumlah dan sumber daya manusia yang diperlukan. Analisis Kebutuhan Pegawai Analisis kebutuhan pegawai merupakan dasar bagi penyusunan formasi. Analisis kebutuhan pegawai adalah suatu proses perhitungan secara logis dan teratur dari segala dasar-dasar/faktor-faktor yang ditentukan untuk dapat menentukan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugasnya secara berdayaguna, berhasil guna dan berkelanjutan Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan: Jenis pekerjaan, Sifat pekerjaan, Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu tertentu, Prinsip pelaksanaan pekerjaan, dan Peralatan yang tersedia. Jenis pekerjaan Jenis pekerjaan adalah macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya, misalnya pekerjaan pengetikan, pemeriksaan perkara, penelitian, perawatan orang sakit, dan lain-lain. Sifat pekerjaan Sifat pekerjaan adalah pekerjaan yang berpengaruh dalam penetapan formasi, yaitu sifat pekerjaan yang ditinjau dari sudut waktu untuk melaksanakan pekerjaan itu. Ada pekerjaan-pekerjaan yang cukup dilaksanakan selama jam kerja saja, misalnya pekerjaan tata usaha, tetapi ada pula pekerjaan yang hams dilakukan selama 24 jam penuh, misalnya pemadam kebakaran, tenaga medis dan para medis di rumah-rumah sakit pemerintah. Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas pegawai dalam jangka waktu tertentu Analisis beban kerja dalam jangka waktu tertentu, adalah frekuensi rata-rata masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dari masing-masing organisasi, misalnya berapa banyaknya pekerjaan pengetikan surat atau naskah lainnya yang harus dibuat oleh suatu satuan organisasi dalam jangka waktu tertentu. Perkiraan kapasitas pegawai dalam jangka waktu tertentu, adalah kemampuan seorang pegawai untuk menyelesaikan jenis pekerjaan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Perkiraan beban kerja dan perkiraan kapasitas pegawai dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atau pengalaman. Prinsip pelaksanaan pekerjaan Prinsip pelaksanaan pekerjaan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan formasi pegawai. Misalnya, apabila pekerjaan membersihkan ruangan atau merawat pekarangan harus dikerjakan sendiri oleh satuan organisasi yang bersangkutan, maka harus diangkat pegawai untuk pekerjaan-pekerjaan itu, akan tetapi kalau pekerjaan membersihkan ruangan dan merawat pekarangan diborongkan kepada pihak ketiga, maka tidak perlu mengangkat pegawai untuk pekerjaan itu. Peralatan yang tersedia Peralatan yang tersedia atau yang diperkirakan akan tersedia dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai tugas pokok akan mempengaruhi jumlah dan rnutu pegawai yang diperlukan. Pada umumnya semakin tinggi mutu peralatan kerja yang ada dan tersedia dalam jumlah yang memadai akan mengurangi jumlah pegawai yang diperlukan. Penetapan Formasi Formasi Pegawai Negeri Sipil secara nasional setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara Formasi Pegawai Negeri Sipil terdiri dari: Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah. Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara atas usul Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Persetujuan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur. Formasi yang telah ditetapkan berlaku dalam tahun anggaran yang bersangkutan, sehingga lowongan formasi yang tidak diisi pada tahun anggaran yang bersangkutan, tidak dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya. Dalam menetapkan formasi untuk setiap tahun anggaran harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Jumlah Pegawai Negeri Sipil (bezetting) yang ada, Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang naik pangkat, Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, pensiun, atau meninggal dunia, dan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil menurut jabatan dan pendidikan/jurusannya. Analisis Jabatan Analisis kebutuhan pegawai dapat diperoleh melalui analisis jabatan. Analisis jabatan adalah suatu kegiatan mengumpulkan, menilai, dan mengorganisasikan informasi tentang jabatan. Analisis jabatan meliputi: Uraian jabatan atau uraian pekerjaan, yaitu informasi yang lengkap tentang tugas dan berbagai aspek lain dari suatu jabatan atau pekerjaan, Kualifikasi atau syarat-syarat jabatan, yaitu keterangan mengenai syarat-syarat yang diperlukan oleh seorang pegawai untuk dapat melakukan tugas tertentu misalnya pendidikan tertentu, Peta jabatan, yaitu susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi dan jenis jabatan fungsional serta jumlah yang diperlukan Kemampuan Keuangan Negara Faktor kemampuan keuangan negara adalah faktor penting yang selalu harus diperhatikan dalam penentuan formasi Pegawai Negeri Sipil. Walaupun penyusunan formasi telah sejauh mungkin ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan pegawai seperti diuraikan terdahulu, akan tetapi apabila kemampuan keuangan negara masih terbatas, maka penyusunan formasi tetap harus didasarkan kemampuan keuangan negara yang tersedia. Formasi Pegawai Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dipekerjakan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (home staff) dan tenaga kerja warga negara setempat (local staff). Penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil di luar negeri bagi instansi yang memiliki perwakilan di luar negeri harus memperhatikan pula pertimbangan dari Menteri Luar Negeri. Bahan Bacaan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil. 3. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2004 Tanggal 6 Mei 2004 4. Keputusan Presiden yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi yang bersangkutan. Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Selasa, 23 Maret 2010 17:18 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural antara lain dimaksudkan untuk membina karier PNS dalam jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. Jabatan struktural hanya dapat diduduki oleh mereka yang berstatus sebagai PNS. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara hanya dapat diangkat dalam jabatan struktural apabila telah beralih status menjadi PNS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan. Eselon dan jenjang pangkat jabatan struktural sesuai PP Nomor 13 Tahun 2002 NO ESELON JENJANG PANGKAT, GOLONGAN RUANG TERENDAH TERTINGGI PANGKAT GOL/RU PANGKAT GOL/RU 1 I a Pembina Utama Madya IV/d Pembina Utama IV/e 2 I b Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama IV/e 3 II a Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama Madya IV/d 4 II b Pembina Tingkat I IV/b Pembina Utama Muda IV/c 5 III a Pembina IV/a Pembina Tingkat I IV/b 6 III b Penata Tingkat I III/d Pembina IV/a 7 IV a Penata III/c Penata Tingkat I III/d 8 IV b Penata Muda Tingkat I III/b Penata III/c 9 V a Penata Muda III/a Penata Muda Tingkat I III/b Penetapan organisasi Eselon Va dilakukan secara selektif, 1.  Pengangkatan Persyaratan PNS yang akan diangkat dalam jabatan struktural, antara lain : Berstatus Pegawai Negeri Sipil, Serendah-rendahnya memiliki pangkat satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan, Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan, Semua unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam dua tahun terakhir, Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan, Sehat jasmani dan rohani Selain persyaratan tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian perlu memperhatikan faktor : Senioritas dalam kepangkatan, Usia, Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Jabatan, Pengalaman. Pelaksanaan Pengangkatan Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon I dilingkungan instansi pusat ditetapkan dengan keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Komisi Kepegawaian Negara. Sedangkan pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II kebawah pada Instansi pusat ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Instansi Pusat. Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon I dipropinsi (Sekda) ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi setelah mendapat persetujuan  Pimpinan DPRD Propinsi, setelah sebelumnya dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri, sedangkan  pengangkatan dalam jabatan Struktural eselon II kebawah ditetapkan oleh Pejabat Pembina  Kepegawaian Daerah Propinsi setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Instansi Daerah Propinsi. Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II ke bawah di Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota.  Khusus untuk pengangkatan  Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota setelah mmendapat persetujuan dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, setelah terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Dalam setiap keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan structural, harus dicantumkan nomor dan tanggal pertimbangan Baperjakat, eselon dan besarnya tunjangan jabatan struktural. Pelantikan PNS yang diangkat dalam jabatan struktural, termasuk PNS yang menduduki jabatan struktural yang ditingkatkan eselonnya, selambatnya 30 hari sejak penetapan pengangkatannya wajib dilantik dan diambil sumpahnya oleh pejabat yang berwenang. Demikian juga  yang mengalami perubahan nama jabatan atau perubahan fungsi dan tugas jabatan maka PNS yang bersangkutan dilantik dan diambil sumpahnya kembali. Pendidikan dan Pelatihan PNS yang akan atau telah menduduki jabatan structural harus mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) sesuai dengan kompentensi yang dite-tapkan untuk jabatan tersebut. Artinya, PNS dapat diangkat dalam jabatan struktural meskipun yang bersangkutan belum mengikuti dan lulus Diklatpim. Namun demikian untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan me-nambah wawasan, maka kepada PNS yang bersangkutan tetap diharuskan untuk mengikuti dan lulus Diklatpim yang dipersyaratkan untuk jabatannya. 2. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena : 1. Mengundurkan diri dari jabatannya 2. Mencapai batas usia pensiun 3. Diberhentikan sebagai PNS 4. Diangkat dalam jabatan struktural lainnya atau jabatan fungsional 5. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan 6. Tugas belajar lebih dari enam bulan 7. Adanya perampingan organisasi pemerintah 8. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani 9. Hal lain yang ditetapkan perundangan yang berlaku Pemberhentian PNS dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pe-jabat yang berwenang setelah melalui pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara/ Baperjakat disertai alasan yang jelas atas pemberhentiannya. PNS yang meninggal dunia dianggap telah diberhentikan dari jabatan strukturalnya 3. Perangkapan Jabatan Untuk optimalisasi kinerja, disiplin dan akuntabilitas pejabat structural serta menyadari akan keterbatasan kemampuan manusia, PNS yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan structural lain maupun jabatan fungsional. Rangkap jabatan hanya diperbolehkan apabila ketentuan perangkapan jabatan tersebut diatur dengan Undang-undang  atau Peraturan Pemerintah. Bahan Bacaan: 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jahatan Struktural 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000. 4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.